Buku Kajian Sosio-Legal oleh: Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dkk

Kajian Sosio-Legal

Penulis: Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnscheidt

Editor: Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastri

Penerjemah: Tristam Moelyono

PENGANTAR EDITOR

Kajian sosio-legal, seperti yang tercantum dalam judul buku ini, biasanya digunakan sebagai konsep payung. Kajian ini mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Salah satu karakteristikpenting dari sebagian besar kajian sosio-legal adalah sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin. Ini berarti perspektif teoretis dan metodologi-metodologi dalam kajian sosio-legal disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan berbagai disiplin yang berbeda.

Disiplin keilmuan yang digunakan sangat beragam, mulai dari sosiologi dan antropologi sampai ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi, tetapi juga psikologi dan kajian-kajian pembangunan. Pada prinsipnya, tidak ada batasan yang jelas atas disiplin ilmu yang dapat digunakan.

Banyak peneliti dalam bidang sosio-legal juga memasukkan anasir-anasir penelitian hukum doktriner pada kajian-kajian mereka. Sesungguhnya, hal ini telah menjadi ciri khas dari pendekatan yang dikembangkan oleh para penulis buku ini dan membentuk sebagian dari tradisi panjang pemikiran sosio-legal di Indonesia yang berakar pada zaman kolonial. Menurut hemat kami pendekatan ini menjadi penting dalam kondisi terkini Indonesia di mana penelitian hukum doktriner tidak memiliki sumber-sumber yang memadai yang diperlukan untuk melakukan penelitian hukum semacam itu, misalnya: studi kasus, notulensi rapat anggota dewan perwakilan rakyat, jurnal yang dibaca oleh seluruh komunitas hukum, dll. Seperti yang terjadi di sebagian besar negara Barat dan di banyak negara berkembang, melakukan penelitian hukum di situasi terkini Indonesia mensyaratkan para peneliti untuk melakukan penelitian lapangan demi mengumpulkan data-data yang relevan.

Pendekatan eklektik yang menandai banyak penelitian sosio-legal, menghadirkan baik kekuatan maupun tantangan bagi para peneliti. Kekuatan dari pendekatan inter- atau multidisiplin semacam itu adalah peneliti dapat menghasilkan beragam temuan-temuan penelitian yang baru, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah para peneliti harus menguasai kompetensi ganda yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan penelitian sosio-legal yang sesuai dengan standard metodologi dan teori dari inti disiplin ilmu yang mereka gunakan.

Akademisi dalam kajian sosio-legal harus selalu menyadari bahwa mereka dituntut untuk mampu membuktikan keahliannya dalam suatu bidang tertentu dengan standar kualitas yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, jika seorang akademisi sosio-legal memasukkan penelitian hukum dalam karyanya maka ia harus dapat memastikan bahwa penelitian itu adalah pemikiran hukum yang berkualitas.

Arti penting pemikiran sosio-legal sangat jelas dirasakan oleh banyak pihak. Selain karena kontribusinya kepada ilmu sosial, namun juga karena kajian sosio-legal sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja sistem-sistem hukum. Para ahli hukum tidak dapat bergerak sendirian untuk mengemudikan sistem-sistem hukum menuju penerapan yang efektif, kepastian hukum dan keadilan sosial.

Kebutuhan akan penelitian interdisplin dalam kajian hukum dan proses hukum telah ada sejak dulu. Banyak orang sudah tidak asing dengan legasi kajian hukum adat yang begitu terkenal dari Cornelis Van Vollenhoven, yang turut melibatkan ilmuwan-ilmuwan ulung, seperti Soepomo dan Hazairin. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa salah satu laporan penelitian pertama yang diminta oleh Thomas Raffles ketika ia menjabat sebagai Letnan Jenderal pada tahun 1811 adalah mengenai hukum adat dan sistem hukum. Kebutuhan akan kajian semacam itu sesungguhnya tidak pernah pudar dan sekarang kebutuhan demikian juga datang dari kalangan pembentuk legislasi, akademisi, para aktivis LSM dan banyak lainnya.

Kerumitan yang menarik dalam kajian sosio-legal di Indonesia adalah permusuhan langsung dengan beberapa ahli hukum yang memaknai kajian ini secara berbeda. Memperdebatkan untuk ‘ilmu hukum yang murni’, beberapa ahli hukum tersebut memaknai kajian sosio-legal sebagai pelanggaran atas lahan mereka, atau bahkan
sebagai bentuk serangan terhadap bidang keilmuan yang mereka tekuni. Padahal, dalam praktiknya hampir tidak ada akademisi sosiolegal yang menyatakan bahwa mereka dapat menggeser kedudukan ilmu hukum. Tidak terbantahkan bahwa analisis terhadap produkproduk legislasi dan kasus hukum bertempat di studi-studi hukum.

Ini mungkin akan menyertakan analisis yang melampaui pemahaman ilmu hukum doktriner, misalnya ketika kita ingin menentukan apa yang dimaksud dengan ‘peraturan yang layak untuk perilaku sosial’ ketika mendefinisikan sebuah undang-undang yang tidak jelas substansinya.

Pada dasarnya pemikiran sosio-legal menambahkan (perspektif yang lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, studi ini juga mampu menyajikan fakta-fakta yang penting jika kita ingin melakukan pembaharuan hukum, bagaimana penerapan hukumnya atau bagaimana hukum diterapkan di pengadilan dalam proses penyelesaian
sengketa. Mengingat acap rumitnya relasi antara hukum dan realitas sosial di Indonesia sehingga kajian sosio-legal menjadi semakin relevan dibandingkan di negara-negara di mana hukum dan masyarakat dapat menyatu dengan lebih baik.

Buku ini bertujuan untuk menambah koleksi buku ajar yang telah ada di berbagai universitas di Indonesia dalam bidang sosiolegal. Namun demikian, buku ini tidak dimaksudkan sebagai introduksi sistematis terhadap kajian sosio-legal atau kajian-kajian hukum, pemerintahan dan pembangunan. Karya ambisius semacam itu berada di luar jangkauan kami dalam proyek ini, namun sangat layak untuk diwujudkan di masa mendatang. Berbagai artikel yang digunakan dalam pengajaran sosio-legal pada saat ini berbeda dari satu universitas dengan universitas lainnya dan menyajikan berbagai karya yang menarik. Namun, tersedianya buku ajar yang baik dan komprehensif, yang berfokus pada persoalan di Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan pengajaran di Indonesia akan dapat membantu mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai kajian sosio-legal serta kegunaannya.

Buku yang kami sajikan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut. Buku ini menjadi bagian dari tradisi kerja sama antara akademisi Indonesia dan Belanda yang telah terjalin sejak lama. Meskipun edisi ini hanya menghadirkan beberapa tulisan dari orang-orang yang terlibat dalam kerja sama tersebut, namun artikel-artikel yang ada juga dibangun dari karya-karya yang telah dihasilkan
dalam kerangka kerja sama sebelumnya oleh Soetandyo Wignjosoebroto, Satjipto Rahardjo, T.O. Ihromi, Keebet dan Franz von Benda-Beckmann, Karen dan Herman Slaats dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Hal ini semakin mempertegas hubungan yang spesial antara Indonesia dan Belanda dalam bidang ini. Terlepas dari tujuan kerangka kerja sama yang secara eksplisit ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan
pembangunan sosial melalui hukum, kami berharap agar kerja sama ini terus berlangsung, tidak hanya dengan semakin banyaknya generasi muda Indonesia yang datang ke Belanda untuk menyelesaikan studi doktoral dalam kajian sosio-legal tetapi juga mahasiswa Belanda yang mengambil topik penelitian tentang Indonesia. Program Building Blocks for the Rule of Law yang ditindaklanjuti dengan penerbitan buku telah memperkuat tradisi kerja sama Indonesia dan Belanda tersebut.

Buku sosio-legal ini disusun dalam beberapa bab yang diawali dengan tulisan pengantar – karya Sulistyowati Irianto – berjudul ‘Memperkenalkan studi sosio-legal dan implikasi metodologisnya’. Tulisan ini menjelaskan mengenai sifat dasar kajian sosio-legal dan
memberikan landasan untuk pembahasan selanjutnya. Bab kedua – karya Jan Michiel Otto dan Sebastiaan Pompe – berjudul ‘Aras hukum oriental’ merupakan kajian sejarah yang membahas sejarah studi sosiolegal dan hukum di Indonesia pada masa kolonial.

 Bab ini menjelaskan bagaimana hukum pada masa kolonial dibentuk sebagai sebuah alat yang diperlukan oleh pemerintah untuk membangun sebuah sistem hukum yang efektif. Hal tersebut terkadang tidak hanya membawa akibat-akibat yang negatif bagi penduduk Indonesia namun juga akibat-akibat positif. Dalam setiap bab, dari bab tiga sampai bab enam, akan dibahas mengenai konsep utama yang ada dalam kajian sosio-legal dalam pendekatan kami. Konsep yang pertama adalah tentang konsep negara hukum (the rule of law) yang dibahas oleh Adriaan Bedner dalam karya yang berjudul ‘Suatu pendekatan elementer terhadap negara hukum’.

Konsep negara hukum selalu muncul dalam hampir semua diskusi mengenai sistem hukum di Indonesia yang berujung pada banyaknya kesalahpahaman dan perdebatan yang sesat. Tulisan ini menawarkan sebuah kerangka analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang dimaksud dengan konsep negara hukum dan bagaimana kita dapat menggunakan konsep itu dengan baik dalam penelitian sosio-legal. Bab empat ditulis oleh Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel yang memaparkan konsep akses terhadap keadilan (access to justice) dengan tulisan berjudul ‘Sebuah kerangka analisis untuk penelitian empiris mengenai akses terhadap keadilan’.

Bab inimemberikan sebuah pendekatan yang komprehesif bagi para peneliti
untuk memahami apakah dan untuk alasan apa individu dan kelompok mampu memformulasikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi menjadi berbagai bentuk keluhan. Selanjutnya mereka dapat membawa keluhan-keluhan tersebut ke dalam forum-forum yang layak yang dapat memberikan pemulihan. Persoalan tentang pemulihan inilah yang menjadi inti perhatian dari bab lima, yang berjudul ‘Kepastian
hukum yang nyata di negara berkembang’ dan ditulis oleh Jan Michiel Otto. Tulisan ini akan membawa kita kepada konsep selanjutnya, yaitu kepastian hukum yang nyata. Konsep tersebut dibangun di atas konsep kepastian hukum, dengan tidak semata-mata membahas persoalan hukum. Kepastian hukum yang nyata adalah titik akhir dari setiap sistem hukum yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat memperoleh pemulihan yang efektif melalui sistem hukum yang ada dan bahwa hasil seperti ini seyogianya sudah dapat diperkirakan sejak awal. Melalui tulisannya penulis menyajikan gambaran mengenai bagaimana interaksi antara hukum,
politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan aktor-aktor kelembagaan membentuk usaha pencarian akan kepastian hukum yang nyata.

Penulis juga memberikan perhatian mengenai bagaimana akibat-akibat dari intervensi eksternal di dunia yang semakin global terhadap sistemsistem hukum mempengaruhi usaha-usaha tersebut. Konsep yang keempat, yaitu pluralisme hukum, dikupas oleh Sulistyowati Irianto melalui karangan yang berjudul ‘Pluralisme hukum dalam perspektif global’. Konsep pluralisme hukum sedikit berbeda dengan ketiga konsep lainnya. Pluralisme hukum merupakan konsep dengan sejarah panjang yang dapat dipahami dalam beberapa cara yang berbeda.

Bahkan, konsep ini sering ditafsirkan sebagai pelemahan posisi sentral negara dalam sistem hukum yang ada. Namun, seperti yang telah dijelaskan dengan baik dalam karangan ini, konsep pluralisme hukum dapat dipandang sebagai sebuah cara nonnormatif yang membuat peneliti semakin sensitif akan fakta bahwa perilaku warga negara dapat diatur dengan lebih efektif melalui sistem-sistem normatif yang bukan
merupakan hukum negara.

Dua bab terakhir dari buku ini masing-masing melihat pada proses sentral dari sistem hukum. Jan Michiel Otto, Suzan Stoter, dan Julia Arnscheidt akan mengulas proses yang pertama, yaitu mengenai pembentukan legislasi, dalam karya yang berjudul ‘Penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan
proyek-proyek pembangunan’. Di dalam tulisan ini, ketiga penulis membahas beberapa teori yang menyediakan penjelasan alternatif atau tambahan mengenai bagaimana proses pembentukan legislasi dimulai dan kemudian berkembang. Sekali lagi, tulisan ini dimaksudkan untuk membantu peneliti semakin sensitif dalam mencari penjelasan-penjelasan tertentu yang tanpa kehadiran teori-teori tersebut akan dengan mudah terlewati. Selain itu perhatian juga diberikan pada dua hal. Pertama, pentingnya menciptakan pengetahuan dasar yang cukup sebagai persyaratan perancangan peraturan perundang-undangan yang efektif. Kedua, bagaimana program-program internasional tentang kerja sama bantuan hukum mempengaruhi proses pembentukan
legislasi di negara-negara berkembang. Bab berikutnya adalah satusatunya bab yang secara eksplisit membahas mengenai Indonesia. Bab ini ditulis oleh Adriaan Bedner dalam karya yang berjudul ‘Shopping forums: Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia’.

Tulisan ini membahas mengenai salah satu lembaga utama penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan, dan bagaimana pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk membangun kembali lembaga peradilan telah menerapkan strategi khusus yang mungkin terlihat menjanjikan. Namun, strategi tersebut tentu tidak hanya memiliki akibat-akibat positif, tetapi juga negatif. Meskipun tulisan ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang
lebih sempit, namun tulisan dari bab yang terakhir ini memaparkan berbagai aspek dari pengadilan dan bagaimana lembaga itu berfungsi.

Oleh karena itu, menghadirkan wawasan yang lebih umum dari yang mungkin kita perkirakan. Kami menyadari bahwa banyak topik-topik penting dari kajian sosio-legal yang tidak dimuat dalam edisi ini. Meskipun demikian, kami berharap bahwa buku ini dapat mewakili tujuan sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Sebagai catatan akhir, kami berharap agar buku ini akan menghasilkan penelitian dan gagasan-gagasan baru yang pada akhirnya akan berujung pada terciptanya sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

Kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu kami merealisasikan proyek ini. Pertama-tama kepada  Tristam Moeliono yang telah berbaik hati membantu menerjemahkan tiga buah artikel dengan kualitas yang mumpuni. Kedua, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penulis dan penerbit yang telah mengizinkan kami untuk menerjemahkan dan mereproduksi beberapa tulisan dalam buku ini. Last but not least, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rebecca Tait selaku koordinator dari proyek Building Blocks atas dukungan dan kesabaran yang luar biasa selama proyek ini berlangsung. Penghargaan dan terima kasih juga kami tujukan kepada Slamat Trisila yang telah bersedia menerbitkan buku ini dalam waktu yang sangat singkat.

Editor:

Adriaan W. Bedner

Sulistyowati Irianto

Jan Michiel Otto

Theresia Dyah Wirastri

DAFTAR ISI

Bab 1. Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya

Sulistyowati Irianto

Bab 2. Aras hukum oriental 

Jan Michiel Otto & Sebastiaan Pompe

Bab 3. Suatu pendekatan elementer terhadap negara hukum

Adriaan W. Bedner

Bab 4. Sebuah kerangka analisis untuk penelitian empiris dalam bidang akses terhadap keadilan

Adriaan W. Bedner & Jacqueline Vel

Bab 5. Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang

Jan Michiel Otto

Bab 6. Pluralisme hukum dalam perspektif global

Sulistyowati Irianto

Bab 7. Penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan

Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arnscheidt

Bab 8. Shopping forums: Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia

Adriaan W. Bedner

dapat diunduh di sini