Buku Hukum Perikatan (Law of Obligations)

Hukum Perikatan (Law of obligations)

Penulis: Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, Suharnoko, SH, MLI, Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis, Prof. Dr. Jaap Hijma

 

PENGANTAR PENULIS

Hukum keperdataan yang adil dan koheren kiranya penting bagi kelancaran lalulintas hukum dan sebab itu pula menjadi prasyarat utama bagi tumbuh-kembangnya masyarakat. Di dalam hukum keperdataan, hukum perikatan (law of obligations atau verbintenissenrecht) memainkan peran yang sangat penting. Bidang kajian hukum perikatan ini dapat kita bedakan pada satu pihak hukum yang mengatur ihwal perbuatan melawan hukum (tort law), dengan pada lain hukum perjanjian (overeenkomstenrecht atau contract law).

Hukum perihal perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad atau tort law) mengalami perkembangan penuh kesulitan. Seratus tahun lalu bidang kajian ini sangat kecil, dan pada dasarnya hanya mencakup dua perbuatan: pelanggaran aturan perundang-undangan dan pelanggaran langsung dari hak dari orang/pihak lain. Abad ke dua puluh justru menunjukkan perkembangan pesat hukum tidak tertulis. Suatu tindakan (mencakup berbuat atau tidak berbuat) sejak itu juga menjadi melawan hukum – dan atas dasar ini dapat memunculkan kewajiban pihak yang bertindak memberi ganti rugi – bilamana bertentangan dengan kecermatan/kehati-hatian yang juga dituntut di dalam lalu lintas pergaulan masyarakat terhadap pihak atau kebendaan lain.

Satu kasus terpenting yang mencirikan perubahan tersebut ialah putusan Mahkamah Agung Belanda (Nederlandse Hoge Raad) pada 1919 tentang sengketa antara Lindenbaum-Cohen. Juga teori-teori tentang dasar gugatan seperti hubungan kausal (antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian) sejak seratus tahun lalu mengalami perkembangan pesat dan menjadi lebih penting. Hukum perjanjian (overeenkomst-contract law) sudah sejak zaman Romawi menempati peran penting dan bahkan sampai hari ini pun tetap sangat penting. Dengan menutup perjanjian, para pihak saling mengikatkan diri, sedemikian sehingga mereka dalam pergaulan di antara mereka wajib memperhatikan kepentingan pihak lainnya secara bertimbal balik. Ada dan berlakunya perjanjian memunculkan ragam persoalan hukum. Beberapa dari pertanyaan tersebut terfokus pada terbentuknya perjanjian.

Apakah betul ada perjumpaan kehendak antara para pihak dalam perjanjian? Dalam hal apakah dan bilamana dapat disebut ada cacat dalam pembentukan kesepakatan seperti misalnya kekeliruan/kesesatan atau penipuan? Kelompok persoalan hukum lainnya berkenaan dengan tahapan lanjut perjanjian, yakni berkenaan dengan
pelaksanaan perjanjian. Kapankah dapat dikatakan ada atau munculnya wanprestasi? Persyaratan apakah yang harus dipenuhi kreditur yang kecewa bila ingin menuntut kompensasi atau memutuskan perjanjian yang telah ditutup?

Bidang kajian di atas menjadi pokok kajian dua kursus (pertama perihal perbuatan melawan hukum dan yang kedua tentang hukum perjanjian) yang diselenggarakan pada 2010 untuk para dosen yang berminat mendalami hukum keperdataan Indonesia. Di dalam kursus, sejumlah topik dari dua bidang kajian di atas ditelaah dari sudut pandang komparatif, dengan titik tolak terpenting perspektif Indonesia dan perspektif sistem hukum Eropa, khususnya Belanda. Di dalam kursus di samping pembahasan tinjauan teoretis diberikan pula sejumlah kasus, khususnya berkenaan dengan praktik peradilan (case law). Kasus-kasus tersebut diberikan kepada para peserta kursus untuk ditelaah. Mereka untuk pertama kalinya akan membahas kasus-kasus tersebut dalam kelompok-kelompok kecil dan selanjutnya mendiskusikan-nya dalam forum pleno untuk mencari pemecahan yang terbaik. Tulisan-tulisan yang muncul dari dua kursus di atas, yang mencakup bahasan mengenai peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus terkait dicakupkan ke dalam buku ini yang hadir dihadapan pembaca.

Buku ini, sesuai dengan uraian di atas, terdiri dari dua bagian: Bagian I (perbuatan melawan hukum) dan Bagian II (hukum perjanjian). Ke dalam dua bagian utama di atas dicakupkan tulisan-tulisan buah pikiran dari penulis-penulis Indonesia maupun Belanda masing-masing dengan perspektif berbeda.

Kami, penyusun buku ini, berharap bahwa para pembaca – dosen, mahasiswa atau lainnya – akan terdorong turut memikirkan pengembangan lebih lanjut dari hukum keperdataan, terutama berhadapan dengan perubahan masyarakat kontemporer yang terjadi semakin cepat.

Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH

Suharnoko, SH, MLI

Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis

Prof. Dr. Jaap Hijma

DAFTAR ISI BUKU

BAGIAN I.  Perbuatan Melawan Hukum (Tort Law)

  1. Perbuatan melawan hukum, oleh: Rosa Agustina
  2. Perbuatan melawan hukum, oleh: Hans Nieuwenhuis
  3. Kausalitas, oleh: Hans Nieuwenhuis

BAGIAN II. Perjanjian Kontrak (Contract Law)

  1. Hukum kontrak dalam perspektif komparatif, oleh: Suharnoko
  2. Pembentukan kontrak, oleh:Hans Nieuwenhuis
  3. Penyimpangan dalam pembentukan kontrak, oleh: Hans Nieuwenhuis
  4. Ketidakabsahan dan pembatalan, oleh: Jaap Hijma
  5. Isi dan konsekuensi dari kontrak, oleh: Jaap Hijma
  6. Upaya-upaya hukum karena wanprestasi, oleh: Hans Nieuwenhuis
  7. Kontrak penjualan; penjualan konsumen, oleh: Jaap Hijma

 

Buku Hukum Perikatan (Law of Obligations) dapat diunduh disini