Buku Masa Depan Mahkamah Konstitusi

Buku Masa Depan Mahkamah Konstitusi (Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga Tahun 2013)

PENGANTAR EDITOR

Konferensi Nasional Demokrasi Konstitusional 2013 adalah inisiatif SETARA Institute untuk memotret kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sudah berusia 10 tahun sejak dibentuk pada Agustus 2003. Konferensi Demokrasi Konstitusional ini dihadiri oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Drs. H. Sidarto Danusubroto, S.H., Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Dr. Georg Witschel, Duta Besar Turki, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas), Dr. Benny K. Harman, S.H. (Anggota DPR RI, Ahli Tata Negara), Dr. Simon Butt (Associate Profesor dari Law Faculty, Sydney University, Australia), Dr. Ronald Faber, LLM. (Constitutional Service of the Federal Chancellery of Austria, Vienna/Austria. Sejumlah 35 akademisi tata negara dan aktivis HAM, serta 25 presenter makalah terseleksi menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang bagaimana menata masa depan Mahkamah Konstitusi RI, khususnya pascatertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Muchtar.

Sejumlah 25 naskah yang terseleksi, disusun berdasarkan topik kajian yang menjadi perhatian para penulis/peserta konferensi yang mengacu pada pembabakan tema yang diusulkan oleh SETARA Institute. Sementara, SETARA Institute termasuk editor buku ini menyusun tema-tema didasarkan pada kebutuhan akan evaluasi produk kinerja Mahkamah Konstitusi yang berupa putusan-putusan, evaluasi dan penguatan kelembagaan, serta penataan kewenangan menuju Mahkamah Konstitusi yang paripurna dalam mengawal pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

BAB I TENTANG PEMBELAJARAN DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyajikan 10 naskah yang ditulis khusus mengkaji kualitas putusan Mahkamah Konstitusi, model penafsiran, dan pembelajaran dari setiap putusan, termasukan bagaimana Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sendiri dalam proses penyelesaian perkara hasil pemilu kepada daerah/wakil kepala daerah. Bab 1 diisi oleh Veri Junaidi yang menulis “Bukan Mahkamah Kalkulator”. Tulisan Veri menyajikan bagaimana cara kerja Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pilkada. Tulisan ini memberi perhatian bagaimana electoral justice dapat direngkuh melalui meja Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tulisan Ibnu Sina Chandranegara yang mengetengahkan “Penafsiran Hakim atas Undang-Undang yang Mengubah Undang-Undang Dasar”. Kinerja hakim dalam memutus perkara pengujian UU jelas kaya dengan penafsiran. Bahkan cara hakim menafsir UU secara pararel menyuguhkan bagaimana UUD yang menjadi batu uji pengujian justru mengalami perubahan tafsir. Konstribusi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusa sekaligus mengajarkan para penyelenggara negara dan warga negara tentang cara bagaimana membaca sebuah norma dalam Konstitusi.

Simon Butt, Associate Professor Faculty of Law University of Sydney yang diundang khusus untuk menyampaikan observasinya atas kinerja Mahkamah Konstitusi menulis tentang “Jurisdictional Expansion, Self-Limitation and Legal Reasoning In The Indonesian Constitutional Court”. Di mata Simon, konsistensi penafsiran Mahkamah Konstitusi atas suatu isu yang sama seringkali mengalami persoalan. Simon mengakui tidak mungkin membatasi cara hakim menafsir UU dan menggunakan batu uji, karena itu yang utama dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah legal reasoning yang jelas, sehingga sebuah putusan bisa dikaji, dipahami, dan dipedomani. Sekalipun tidak secara spesifik menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi, Rachmita M. Harahap, penyandang disabilitas dan pegiat advokasi hak-hak disabilitas memberikan perhatian seksama bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa menjadi pelindung dan pemberdaya kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda (diffable). Rachmita menulis tentang “Konstitusi dan Perlindungan Hak bagi Penyandang Disabilitas”.

Disusul dengan tulisan Aidul Fitriciada Azhari, yang mengulas topik “Partikularitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Kebebasan Beragama”. Menurut Aidul, secara normatif UUD Negara RI 1945 menganut paradigma partikularitas yang menekankan perbedaan pandangan dan kenyataan sosial bangsa Indonesia dalam penegakan HAM, terutama adanya nilai-nilai agama sebagai dasar pertimbangan bagi pembatasan HAM. Dalam perkara pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada partikularitas berupa pembatasan oleh negara dibandingkan dengan penguatan nilai-nilai konstitusionalisme, terutama nilai non-diskriminasi.

“Instrumentalisme Hukum dalam Ruang Politik: Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia”, yang ditulis oleh Isharyanto menyajikan pengetahuan faktual tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi berkerja dan berperan signifikan di era transisi demokrasi. Bagi Isharyanto, Mahkamah Konstitusi tidak melulu menjalankan peran sebagai negative legislator yang menguji konstitusionalitas sebuah norma. Lebih jauh Mahkamah Konstitusi telah mengisi potensi kekosongan hukum dan/atau kontroversikontroversi konvensional dalam hukum di tengah transisi politik yang belum sepenuhnya kokoh.

Tulisan selanjutnya berjudul Status Lembaga Negara dan Subjektum Litis dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang ditulis oleh Ari Wuisang. Dalam paparannya, Ari berpendapat bahwa penentuan status lembaga negara dalam konstruksi politik Indonesia perlu mendapat pengaturan secara tegas dalam rangka menjamin kepastian hukum. Namun demikian, mengingat untuk mengubah UUD 1945 sangat rigid, dan TAP MPR yang bersifat mengatur sekarang ini sudah tidak ada lagi, maka penentuan status lembaga negara dapat dilakukan melalui melalui Undang-Undang tentang Lembaga Negara. Ali juga mengingatkan, pentingnya status kelembagaa dalam kaitannya sebagai subyek yang dalam perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi.

Tulisan selanjutnya bertopik Disfungsi Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Hak-Hak Konstitusional Kelompok Agama Minoritas yang ditulis oleh Manotar Tampubolon. Di mata Manotar, pembelajaran dalam pengujian konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 adalah peragaan ketidakmampuan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan konstitusi juga mengakibatkan kelompok agama minoritas semakin terdiskriminasi sebab aturan diskriminatif. Berbeda dengan Aidul Fitria pada tulisan sebelumnya, Manotar memberikan perhatian pada cara Mahkamah Konstitusi menafsir konstitusi sebagai alat uji konstitusionalitas norma.

Uli Parulian Sihombing, menulis Yustisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konsitusi. Dalam tulisannya, Uli meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu instrumen untuk memastikan justiciability hakhak ekonomi, sosialm dan budaya yang selama ini sulit dipahami orang bagaimana cara pemenuhannya. Dengan mengambil sejumlah putusan, Uli menyimpulkan bahwaha k-hak ekosob adalah justiciable, dan pengadilan mempunyai peran untuk memberikan effective remedy terdapat korban atau kelompok yang hak-hak ekosobnya dilanggar oleh negara ataupun pihak ketiga. Sementara untuk Mahakamah Konstitusi direkmoendasikan untuk memastikan sensitivitas terhadap perkaraperkara pelanggaran hak-hak ekosob sebagai salah satu cara memutus perkara ekosob yang berkeadilan.

Senada dengan Uli, Yance Arizona menulis tentang Konstitusionalisme Agraria: Mahkamah Konstitusi sebagai Arena Memperjuangkan Hak Warga Negara atas Tanah dan Sumber Daya Alam Lainnya. Konstitusionalisme agraria yang dimaksud dalam tulisan ini menempatkan konstitusi sebagai dokumen agraria karena di dalamnya berisi mengenai hubungan sosial, ekonomi-politik dan hubungan hukum antara negara dan warga negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Sebagai konstitusi yang hidup, pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi dan politik. Namun di tengah gencarnya desakan liberalisasi kebijakan ekonomi. Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikaji dalam tulisan Yance, menunjukkan kemampuan dan memberikan beberapa tonggak penting (milestone) untuk menjaga kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Bab 1 ditutup dengan tulisan Fritz Edward Siregar, yang menulis tentang Application Tolerance Interval Theory to The Indonesian Constitutional Court. Fritz memaparkan kajian komparatif tentang tolerance interval theory yang mulai dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini memetakan dan mendeteksi potensi-potensi ketegangan antarlembaga negara akibat besarnya kewenangan Mahkamah, khususnya Mahkamah Konstitusi dengan kelembagaan negara yang lain di masa yang akan datang.

BAB II buku ini mengetengahkan judul MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI MEKANISME PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM. Sebagai salah satu elemen negara, yang berkewajiban memajukan dan melindungi HAM, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undangundang terhadap Undang-Undang Dasar menurut para penulis telah menunjukkan  fektivitasnya sebagai salah satu mekanisme hak asasi manusia. Bab 2 dibuka dengan tulisan berjudul The Austrian Constitutional Court and Its Role in Human Rights Protection yang menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Austria memainkan peranannya dalam melindungi hak asasi manusia. Artikel yang ditulis oleh Ronald Faber ini merupakan sajian pengayaan tentang Mahkamah Konstitusi Austria.

Dwi Andayani Budisetyowati menulis tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai dasar Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. Budisetyowati meyakini bahwa dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, negara melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan individu menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, dalam rangka mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Tulisan senada disusun oleh Muhammad Fauzan Azim dengan topik Prospek Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan yang diatur langsung oleh konstitusi yang bercirikan adanya jaminan HAM, mutatis mutandis menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung HAM, sekaligus menjadikan Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab terpenting dalam pemajuan HAM tersebut. Fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan cerminan dari pembatasan kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga yudisial. Hal ini dilatarbelakangi oleh menguatnya paham supremasi konstitusi yang diyakini mesti dikawal secara konstitusional, institusional dan demokratis.

Soal asas retroaktif dalam putusan Mahkamah Konstitusi, juga mendapat perhatian dari penulis. Rendi Hariwijaya menulis tentang Optimalisasi Penerapan Asas Retroaktif dalam Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara. Bagi Rendi, keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya lapangan hukum baru dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Munculnya strategi mekanisme perlindungan hukum yang baru ini tentu harus diantisipasi, salah satunya adalah dengan menjadikan perlindungan hak konstitusional menjadi tersistematisasi dalam sistem hukum Indonesia.

Bab 2 ditutup dengan artikel berjudul Putusan MK Diabaikan Jaksa Agung yang ditulis oleh Muhammad Daud Berueh. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 18/PUU-V/2007 atas permohonan uji materiil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM mengingatkan kita, bahwa putusan normatif Mahkamah Konstitusi tidak serta merta mendelivery keadilan. Contoh ini adalah menggambarkan tantangan baru perihal efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah Konstitusi merupakan negative legislator tetapi semestinya tersedia mekanisme  ketatanegaraan yang memungkinkan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berjalan efektif. Sebagai mekanisme HAM, Mahkamah Konstitusi semestinya mampu membuat terobosan baru, jika putusannya diingkari atau diabaikan oleh institusi yang dituju. Aspek kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga mendapat perhatian dari para penulis dan peserta konferensi.

BAB III berjudul MENGAWAL KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyajikan sejumlah topik berkaitan dengan aspek kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Tulisan pertama adalah Mengawal Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ditulis oleh Dri Utari Christina Rachmawati. Tulisan ini pada mulanya mencemaskan integritas hakim konstitusi yang dijaring dengan mekanisme yang tidak paripurna. Bagi Rachmawati, pelaksanaan checks and balances antar Lembaga Negara, dalam proses pengajuan Hakim Konstitusi oleh MA, DPR, dan Presiden, saat ini sudah lebih baik dengan berlakunya Perpu 1/2013 yang pada akhir Desember disahkan menjadi UU. Berdasarkan Perpu 1/2013, KY kembali diberikan kewenangan untuk ikut mengawasi Hakim MK, baik sejak proses awal pengajuan Hakim MK, sampai dengan ketika Hakim tersebut melaksanakan tugasnya. Kewenangan pengawasan KY terhadap calon Hakim MK sebelum ditetapkan oleh Presiden adalah kewenangan yang tidak ada di dalam UUD NRI 1945, sebab KY berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 hanya berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung bukan Hakim MK. Masih terkait dengan integritas hakim, tulisan Didik Sukriono tentang Pengawasan dan Pengawalan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mendiskusikan bagaimana hakim konstitusi perlu diawasi. Bagi Sukriono, reposisi institusi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal tidak akan mempengaruhi independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi dan tidak akan memposisikan Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi. Tulisan yang menguatkan gagasan dalam Perppu No. 1/2013 ini menegaskan bahwa pengawasan dan pengawalan KY terhadap perilaku Hakim Konstitusi tetap pada koridor independensi kekuasaan kehakiman dalam kerangka menjaga dan mewujudkan rule of law yang dicitakan oleh suatu negara. Soal pengawasan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ditulis oleh Safrina Fauziah R.

Topik tentang Pengawasan Atas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Demi Tercapainya Kepastian Hukum di Indonesia memaparkan bagaimana ketiadaan mekanisme pengawalan putusan ini dikhawatirkan akan mengikis kepastian hukum di Indonesia. Sekalipun tidak menyajikan tawaran solutif tentang bagaimana pengawasan dilakukan, tulisan Safrina bisa menjadi pembuka diskusi lebih dalam perihal pentingnya mekanisme baru pengawasan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Mencari Sosok Hakim Konstitusi Yang Ideal Berdasarkan Pancasila yang ditulis oleh Mompang L. Panggabean, tampak jelas menunjukkan kegeramannya atas peristiwa hukum yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Muchtar. Bagi Mompang, peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sumber rekruitmen hakim Konstitusi yang benar-benar sesuai dengan Pancasila. Tidak cukup mengacu pada kapasitas intelektual yang diukur dengan tingkat pendidikan sang calon hakim.

Bab 3 ditutup oleh Ziffany Firdinal dengan tulisan Menata Ulang Fungsi Kontrol terhadap Kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Dengan latar kajian terhadap Putusan Pengujian UU Komisi Yudisial yang oleh Mahkamah Konstitusi dikikis kewenangannya, Ziffany mengingatkan bahwa pilihan memperkuat pengawasan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana saat ini telah diakomodir oleh Perppu No. 1/2013 yang kemudian disahkan menjadi UU diperlukan perubahan atas UUD Negara RI 1945, khususnya ketentuan Pasal 24B mengenai Komisi Yudisial, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait semisal Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Tentang Mahmakah Konstitusi, dan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial.

BAB IV secara khusus menyajikan gagasan PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Ada dua gagasan pokok yang disajikan dalam Bab 4 ini. Pertama perihal integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap Mahkamah Konstitusi. Dua artikel yang ditulis oleh Ni’matul Huda dan Ismail Hasani merekomendasikan agar integrasi kewenangan itu perlu dilakukan dalam rangka memastikan konstitusionalitas semua produk peraturan perundang-undangan. Dengan studi kasus yang berbeda, kedua penulis menyimpulkan adanya kebutuhan nyata agar seluruh peraturan perundang-undangan dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yang selama ini memiliki kewenangan menguji legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undangundang telah gagal menjawab kebutuhan pengujian konstitusionalitas, karena memang tidak dimilikinya kewenangan itu. Namun demikian, gagasan ini perlu ditempuh dengan dua jalur. Jalur yang aman adalah dengan menunggu momentum perubahan UUD Negara RI 1945, khususnya Pasal 24A dan Pasal 24C. Sedangkan jalur kedua, sebagaimana direkomendasikan oleh banyak ahli agar menempuh jalur praktik melalui peradilan. Exercise hukum bisa dilakukan terlebih dahulu dengan mengajukan pengujian Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan legalitas sebuah peraturan perundang-undangan yang mengacu pada sebuah UU sebagai batu uji. Pintu masuk formilnya, UU yang dijadikan batu uji oleh MA itulah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gagasan kedua adalah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara constitusional complaint (CC). Dua artikel yang ditulis oleh Wiwin Suwandi dan Ria Casmi Arrsa, keduanya menguatkan gagasan yang selama ini sudah tersebar bahwa Mahkamah Konstitusi sebaiknya diberi kewenangan untuk memeriksa perkara pelanggaran konstitusional yang konkrit.

Sembilan Pokok-Pokok Pikiran

Konferensi ini menghasilkan sembilan (9) pokok-pokok pikiran yang merupakan pembelajaran dan gagasan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi di masa yang akan datang, yaitu: Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana  melekat selama ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan untuk mengawal konstitusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengujian UU telah dijalankan dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi justru kewenangan PHPUD pada saat yang bersamaan mengurangi produktivitas kinerja Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian UU. Pengalihan kewenangan PHPUD yang semula melekat di Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi adalah ijtihad politik yang perlu ditimbang kembali. Kewenangan ini terindikasi telah mengikis kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. Sebab, interaksi para hakim konstitusi yang notabene adalah para negarawan menjadi sangat dekat dan intensif dengan proses-proses politik Pilkada yang merendahkan martabat para hakim. Perlu dipertimbangkan untuk menata kembali kewenangan PHPUD. Ada beberapa alternatif, misalnya [a] kewenangan PHPUD dialihkan kembali ke Mahkamah Agung dengan membentuk suatu kamar khusus peradilan pemilu/ atau cukup diintegrasikan ke kamar Tata Usaha Negara; [c] menata secara lebih ketat dan akuntabel pelaksanaan kewenangan PHPUD di Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan electoral justice.

Kedua, Mahkamah Konstitusi perlu diperluas kewenangannya dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang masuk dalam kategori pelanggaran hak konstitusional melalui mekanisme constitusional complaint. Hanya saja, mekanisme ini harus diatur secara ketat agar tidak hanya sekedar dijadikan pelarian dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Ketiga, untuk memastikan konstitusionalitas berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan Indonesia, Konferensi ini mendorong agar kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan diintegrasikan ke Mahkamah Konstitusi.

Keempat, mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam perkara PHPUD, Konferensi ini menemukan bahwa praktik sidang Mahkamah Konstitusi tidak disiplin dalam melakukan proses pembuktian. Sehingga proses peradilan MK untuk PHPU tidak kredibel. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan keadilan Pemilu dalam perkara PHPUD, jika kewenangan ini tetap melekat pada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dituntut untuk melakukan penanganan secara selektif, dengan pembuktian yang detail-presisi, dan legal reasoning yang jelas dan komprehensif.

Kelima, Pengawasan Hakim Konstitusi adalah mutlak. Baik dalam bentuk pengawasan internal maupun eksternal. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang tanpa pengawasan menyebabkan berbagai potensi kejahatan yang melekat dalam proses peradilan tidak bisa dideteksi secara dini. Kasus M. Akil Mochtar adalah contoh nyata dampak buruk penghapusan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Model yang ditawarkan oleh Perppu No. 1/2003 secara substantif sudah tepat, akan tetapi dasar pengaturannya yang berlandaskan Perpu ini yang tidak banyak
dikehendaki oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, materi ini secepat mungkin harus dijadikan materi perubahan UU MK, UU Komisi Yudisial dan UU Kek uasaan Kehakiman.

Keenam, Mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam perkara pengujian UU, problem utama Mahkamah Konstitusi adalah pada inkonsistensi penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi. Konferensi ini mendorong perlunya akuntabilitas penafsiran hakim dalam memutus setiap perkara tanpa mengurangi prinsip kemerdekaan hakim. Akuntabilitas tafsir dapat dilakukan dengan menegaskan pilihan metodologis para hakim pada setiap masing-masing tema perkara pengujian undang-undang. Hal itu menjadi penting karena inkonsistensi penafsiran berpotensi kuat menimbulkan masalah konstitusional baru, termasuk keberulangan pengujian UU atas obyek yang sama. Selain itu, konsistensi penafsiran juga berguna untuk menjaga putusan MK yang bersifat final dan mengikat tetap memiliki kredibilitas dan terjauh dari sikap hakim Mahkamah Konstitusi yang melemahkan putusan para hakim sebelumnya. Oleh karena itu, Konferensi  berpandangan agar ketentuan sifat final dan mengikat ini dipedomani secara sungguh-sungguh.

Ketujuh, Prestasi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU sepanjang 10 tahun telah secara nyata menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme nasional HAM, khususnya dalam memenuhi kewajiban negara dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang telah menjadi hak konstitusional warga, termasuk keadilan agraria. Sehingga peran ini harus tetap dipertahankan dengan terus melakukan penajaman dan pendalaman terhadap pengujian undang-undang. Arah penajaman dimaksud: pengujian undangundang tidak lagi hanya memeriksa materi muatan undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD, melainkan juga menguji proses
pembentukan undang-undang yang terindikasi melibatkan praktik suap untuk meloloskan norma undang-undang tertentu.

Kedelapan, Berbagai putusan MK yang dinilai mampu melindungi hak asasi manusia belum sepenuhnya melimpahkan keadilan karena tidak adanya mekanisme dan pemantauan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan. Sekalipun untuk mengimplementasikan putusan bukanlah tugas kelembagaan MK, Konferensi ini mendorong pengkajian serius tentang bagaimana implementasi putusan MK bisa dipatuhi dan dijalankan, khususnya oleh Pemerintah dan DPR.

Kesembilan, untuk memperkokoh Mahkamah Konstitusi sebagai  mekanisme HAM, maka sejumlah terobosan perlu ditindaklanjut dengan langkah-langkah politik nyata oleh para penyelenggara negara, dengan cara mendesain ulang kewenangan, menata model rekrutmen hakim, mempertegas pengawasan, memastikan mekanisme persidangan dengan standar yang pasti dan berkeadilan, dan memastikan mekanisme implementasi putusan. Semua langkah itu dilakukan baik dengan exercise hukum melalui praktik hukum, perubahan undang-undang MK dan KY, juga untuk jangka panjang melalui Amandemen UUD Negara RI 1945.

Empat Rekomendasi

Sementara, untuk menjawab pokok-pokok pikiran yang menjadi area perhatian para peserta konferensi, ditawarkan empat rekomendasi, yaitu: Pertama, dilakukan penataan kewenangan lembaga-lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Untuk jangka pendek, penataan kewenangan ini dilakukan dengan mengubah UU Mahkamah Konstitusi, UU Komisi Yudisial, dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Sementara penataan kelembagaan dalam jangka panjang harus dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelesaian perselisihan hasil pemilukada tidak secara gegabah dipindahkan kembali Mahkamah Agung. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu Daerah dengan mengkaitkannya pada desain sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR. Pilihan sistem pemilihan kepala daerah yang sedang dibahas memiliki korelasi langsung dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada. Hingga ada UU baru yang mengatur perselisihan hasil Pemilu Daerah, Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan kewenangannya menangani perkara PHPUD dengan memperketat proses penerimaaan gugatan, pembuktian yang detail-presisi dan akuntabel.

Ketiga, perlu dilakukan pembenahan proses rekrutmen hakim konstitusi. Dalam hal ini konferensi menyarankan dua alternatif: pertama, mengubah proses rekruitmen yang selama ini hanya melalui Presiden, DPR dan MA menjadi proses rekrutmen yang dilakukan KY. Hal ini dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengubah UUD Negara RI 1945. Kedua, tetap melalui Presiden, DPR dan MA, namun proses rekrutmen di tiga lembaga mesti dilakukan melalui sebuah panel ahli. Di mana hasil seleksi dari panel ahli akan diajukan oleh masing-masing lembaga yang memiliki wewenang pengusulan hakim, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden. Alternatif yang kedua ini dapat dilakukan tanpa harus mengubah UUD Negara RI 1945.  Keempat, dibentuk lembaga eksternal yang bersifat permanen untuk mengawasi prilaku dan menjaga martabat dan kehormatan hakim konstitusi. Di mana sekretariat lembaga ini ditempatkan di Komisi Yudisial.

Constitusional Democracy Forum (CDF) Indonesia

Sebagai penutup, perlu disampaikan pula bahwa konferensi sebagaimana yang diselenggarakan oleh SETARA Institute merupakan kerja eksaminasi kolektif dan luas atas berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan aspek kelembagaannya. Forum eksaminasi parsial selama ini memang telah banyak dan sering dilakukan dan berbasis pada putusan. Demikian juga kajian atas putusan sudah banyak ditulis baik dalam bentuk artikel, skripsi, thesis, dan disertasi. Namun demikian, forum untuk  mendiskusikan kajian secara meluas belum tersedia. Karenanya peserta konferensi menggagas juga suatu forum akademik yang diharapkan dapat menjadi arena pertukaran gagasan dari berbagai kalangan. Arena pertemuan para pegiat Konstitusi, HAM, aktivis demokrasi, dan akademisi diyakini akan mampu menyajikan berbagai pembelajaran yang konstruktif.

Constitusional Democracy Forum (CDF) adalah nama forum yang digagas dan diharapkan secara reguler dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk mendiskusikan kemajuan-kemajuan dan pembelajaran kinerja institusi-institusi demokratik sesuai dengan Konstitusi RI. CDF dan serangkaian kegiatannya kelak, akan didedikasikan bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Secara khusus pula, CDF juga akan mengambil bagian dan berperan untuk melakukan pengawasan elemen masyarakat sipil terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi RI.

Jakarta, Desember 2013

Ismail Hasani

Dri Utari Christina Rachmawati

Buku ini Dapat diunduh disini