Buku Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia

BAB-BAB TENTANG HUKUM PERBURUHAN INDONESIA

Kontributor:
Agusmidah, Andari Yurikosari, Ariyanti, Asri Wijayanti, Budi Santoso, Devi Rahayu, Dwi Maryoso, Guus Heerma van Voss, Joko Ismono, Manunggal Kusumawardaya, Mila Adi, Rahayu Hartini, Restaria F. Hutabarat, Sugeng Santoso, Surya Tjandra, Susilo Andi Darma, Umu Hilmy

Editor: Guus Heerma van Voss Surya Tjandra

PENGANTAR EDITOR

Buku tentang hukum perburuhan dari proyek ‘Building Blocks for the Rule of Law Indonesia ini merupakan hasil akhir ’, yang diselenggarakan dalam periode 2009-2012, sebagai proyek kerja sama antara Universities of Leiden dan Groningen (Belanda) dengan Universitas Indonesia (Depok, Indonesia). Proyek ini juga dapat diselenggarakan berkat subsidi dari Kementerian Urusan Ekonomi Pemerintah Belanda.
Tujuan dari proyek ini adalah sebagai dukungan bagi ihtiar pelatihan pengajar hukum di fakultas-fakultas Hukum di Indonesia dan mendorong pengembangan bahan-bahan ajar serta metodologi pengajaran baru yang akan digunakan di sekolah atau fakultas hukum di Indonesia dalam kerangka pemajuan Negara Hukum Indonesia. Bagian dari proyek ini yang terkait dengan Hukum Perburuhan diselenggarakan di bawah bimbingan dan arahan dari Guus Heerma van Voss dan Barend Barentsen (keduanya guru besar Hukum Perburuhan di Universitas Leiden, Belanda) dan Surya Tjandra (dosen dan peneliti Hukum Perburuhan di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Indonesia). Dalam tiga rangkaian workshop yang diselenggarakan di Jakarta (Maret 2010), Semarang (Januari 2011) dan Malang (Juli 2011), di mana berbagai akademisi/pengajar hukum perburuhan di Indonesia mendiskusikan perkembangan Hukum Perburuhan Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan perkembangan dan pengalaman terkini yang terjadi di luar negeri, khususnya Belanda. Kesemua workshop tersebut diselenggarakan di bawah koordinasi Surya Tjandra (Jakarta), Mila Adi (Semarang/Yogyakarta), dan Budi Santoso (Malang).

Hasil akhir dari rangkaian diskusi dalam rangkaian workshop di atas digunakan sebagai bahan dalam penulisan buku ini. Tujuannya adalah agar apa yang dituliskan dapat digunakan dalam pengajaran/ pendidikan mahasiswa hukum di Indonesia dan pembelajaran Hukum Perburuhan Indonesia dalam keseluruhannya.

Bagian pengantar teoretikal disiapkan oleh editor pertama, dengan sumbangan pemikiran serta masukan dari para peserta workshop. Bagian ini masih dalam ‘tahap konstruksi’, hal mana dapat terbaca dari naskah yang ada. Namun pada bagian lain juga dapat kita temukan uraian yang sudah lengkap dan tuntas. Pada akhirnya tujuan para peneliti adalah mengembangkan buku ini menjadi suatu pengantar lengkap ke dalam hukum perburuhan Indonesia. Kendati demikian, dalam bentuknya seperti yang ada sekarang buku ini masih berbentuk bunga rampai dari pelbagai persoalan hukum perburuhan, dan itu juga menjadi alasan mengapa buku ini diberi judul: “Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia” (Chapters on Indonesian Labour Law).

Ketersediaan bahan memadai selalu menjadi kendala tersendiri dalam pengajaran/pembelajaran hukum perburuhan di Indonesia. Khusus dalam Hukum Perburuhan kiranya penting tidak hanya mempelajari hukum formal sebagaimana tertuang dalam buku ajar atau perundang-undangan (law in the books), namun juga mencermati hukum dalam praktiknya (law in action). Karena itu di dalam buku ini tidak saja akan diulas bagian teoretikal dari Hukum Perburuhan sebagaimana mengejewantah di dalam peraturan perundangundangan, namun juga gambaran dan analisis dari kasus-kasus konkret yang mencerminkan hukum perburuhan dalam praktiknya.

Bagian kedua buku ini akan terfokus pada hukum perburuhan dalam praktiknya. Uraian di dalamnya akan memberikan pemahaman bagaimana bekerjanya Hukum Perburuhan Indonesia, yaitu dengan cara mendiksusikan kasus-kasus konkret yang terjadi dalam praktik. Diharapkan bahwa uraian yang ada dapat berguna bagi para pengajar dan mahasiswa yang secara khusus mempelajari hukum perburuhan. Analisis kasus yang termuat dalam buku ini ditulis oleh para peserta workshop yang disinggung di atas. Para peserta juga menelaah ulang catatan/komentar atau analisis kasus yang dibuat peserta lainnya. Hasil akhir satu workshop khusus di Malang pada November 2012, yang diselenggarakan di bawah koordinasi Budi Santoso (Universitas Brawijaya, Malang) menjadi sumber rujukan bagian penutup buku ini. Semua penulis dari studi-studi kasus di atas disebut di dalam daftar penulis yang dapat ditemukan di bagian akhir buku ini. Sebagian buku ini didasarkan pada tiga lokakarya yang diberikan selama proyek Building Blocks for the Rule of Law (2010-2012). Para editor mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lokakarya dan masukan berharga mereka semua yang telah menyumbang pada kualitas akhir dari buku ini sendiri. Para editor juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua anggota komite penyelenggara dari proyek Building Blocks for the Rule of Law dan Kementerian Urusan Ekonomi Belanda. Bantuan dan dukungan mereka memungkinkan penerbitan buku ini.

Leiden – Jakarta, September 2012

DAFTAR ISI

Bab 1 Pengantar

1.1 Pengertian hukum perburuhan/ketenagakerjaan

1.2 Sejarah hukum perburuhan

1.3 Sejarah hukum perburuhan indonesia

1.4 Karakteristik (ciri) hukum perburuhan

1.5 Tempatnya dalam sistem hukum

1.6 Sumber-sumber hukum dari hukum perburuhan

BAGIAN I – TEORI

Bab 2 Kesepakatan kerja

2.1 Pengantar

2.2 Konsep kesepakatan/perjanjian kerja

2.3 Masa percobaan

2.4 Perjanjian dengan jangka waktu tertentu

Bab 3 Pembayaran upah

3.1 Kebijakan upah

3.2 Upah minimum

3.3 Upaha dalam hal tidak ada pekerjaan

3.4 Penegakan

Bab 4 Pekerja/buruh anak

Larangan buruh anak

Bab 5 Hukum pemutusan hubungan kerja

5.1 Pengantar

5.2 Penghentian hubungan kerja oleh majikan

5.3 Pengunduran diri oleh pekerja

Bab 6 Hak mogok

6.1 Landasan pembenaran bagi hak mogok

6.2 Dasar hukum

6.3 Pembatasan

6.4 Praktik mogok

BAGIAN II – KASUS-KASUS

  1. Hubungan kerja individual

Kasus 1 – Hubungan hukum sopir dan perusahaan transportasi

Kasus 2 – Perlindungan buruh migran Indonesia

Kasus 3 – PHK dikualifikasikan pengunduran diri

Kasus 4 – PHK Massal

  1. Hukum perburuhan kolektif

Kasus 5 – Keterwakilan serikat pekerja dalam perundingan perjanjian kerja bersama

Kasus 6 – Kebebasan untuk berunding dan kewajiban untuk berunding

Kasus 7 – Protokol kebebasan berserikat

  1. Penyelesaian perselisihan perburuhan

Kasus 8 – Sanksi Pidana bagi Pengusaha Pelanggar Hak Berserikat Buruh

Kasus 9 – Perselisihan kepentingan

Kasus 10 – Hukum acara penyelesaian perselisihan perburuhan

Kasus 11 – Perbuatan melawan hukum dalam penetapan upah minimum

  1. Penegakan hukum perburuhan

Kasus 12 – Penegakan pelaksanaan upah minimum

Kasus 13 – Pengawasan ketenagakerjaan

Kasus 14 – Penegakan hak buruh dalam kasus kepailitan

Kasus 15 – Posisi pesangon buruh dibandingkan hak jaminan kebendaan

Buku tersebut dapat diunduh disini